Jumlah Pegawai Rata-Rata Gemuk

Pemerintah sedang membahas rencana moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).Tujuannya menata kembali kinerja aparatur negara demi penataan pengelolaan daerah yang lebih maksimal. Untuk mengetahui kondisi kepegawaian negeri sipil, wartawan Media Indonesia mewawancarai Deputi Bidang Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sulardi, di Jakarta, (Jumat (22/7). Berikut petikannya. Bagaimana tentang BKN menyikapi wacana moratorium CPNS? Jumlah pegawai di Indonesia saat ini sudah mencapai 4,708 juta orang, baik di pusat maupun daerah.Kalau itu dikaitkan dengan moratorium, seharusnya dilakukan dulu penghitungan secara riil secara nasional. Setelah itu, kita bandingkan dengan jumlah penduduk.Itu penting agar setiap daerah mengetahui berapa kebutuhan riil pegawai mereka. Sekarang ini yang menjadi masalah ialah distribusi PNS yang tidak merata.Di satu sisi ada kabupaten/kota yang kelebihan, ada pula yang kekurangan.Jadi tidakberarti secara nasional harus moratorium, tapi ada daerah yangharusdiberikan formasi ada yang dicukupkon. Jadi, bukan moratorium total, tapi moratorium bersyarat.Syaratnya ya itu tadi. S.Kit ini ada tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan Rebiro) dan BKN sedang turun ke daerah untuk meninjau itu. Mengapa ada tren penaikan penerimaan CPNS selama ini? Jumlahnya, ya. Tentu saja, karena adj kebijakan pengangkatan pegawai honorer jadi PNS.Kalau umumnya, pelamar umumnya justru berkurang karena kebijakan pemerintah itu mengangkat pegawai honorer.Seluruh pegawai honorer yang memiliki masa kerja minimal satutahun, lantas anggarannya dibiayai APBN dan bekerja di instansi pemerintah, diangkat. Bagaimana postur kepegawaian saat ini? Ada yang gemuk dan rata-rata begitu.Itu berpengaruh pada kinerja melayani masyarakat.Bisa dikatakan, memang ada daerah yang sudah kelebihan jumlah pegawai.Kalau boleh dikatakan, rata-rata gemuk.Justru yang kurang adalah daerah pemekaran. Rata-rata belanja pegawai sampai Makanya, kalau moratorium, mesti bersyarat Apakah ada alternatif lain? Ada dua solusi, yaitu melakukan distribusi atau mutasi dari daerah yang kelebihan atau distribusi penerimaan pegawai kedae-rah yang masih kurang itu. Ada dugaan penerimaan CPNS dipolitisasi? Memang ada begitu.Prinsip manajemen kepegawaian negeri sipil kunci utamanya di rekrutmen. Kito harus mencari yang the moil qualified. Makanya, harus dicari dengan transparan dan terkomputerisasi. Kalau sampai ada laporan pelencengan, BKN akan turun langsung melihat itu. Apakah permasalahan muncul saat pengajuan permohonan penerimaan CPNS? Rata-rata kabupaten/kota itu berupaya menambah jumlah pegawai Mereka itu rata-rata mengusulkan Formasi, kalau biso banyak, kenapa harus sedikit.Jadi, bukan berdasarkan kebutuhan riil.